Controlled Substances Act 1970

Controlled Substances Act (CSA) adalah kebijakan federal yang mengatur pengendalian obat-obatan yang mencakup produksi, impor, kepemilikan, penggunaan dan distribusi zat tertentu. Undang-undang ini merupakan bagian dari pelaksanaan undang-undang nasional sesuai dengan aturan yang ada pada Single Convention on Narcotic Drugs 1961. CSA disahkan menjadi UU oleh kongres Amerika Serikat sebagai bagian dari Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970.

Undang-undang ini mengatur beberapa jenis zat tertentu kedalam lima golongan dengan berbagai kualifikasi. Dua lembaga federal, Drug Enforcement Administration dan Food and Drug Administration memiliki kewenangan untuk menentukan zat mana yang akan ditambahkan atau dihapus dari penggolongan.

Pada tahun 1969 Presiden Richard Nixon mengumumkan bahwa Jaksa Agung John N. Mitchell telah mempersiapkan aturan baru yang komprehensif untuk dapat lebih efektif dalam menangani permasalahan narkotika di tingkat federal dengan menggabungkan semua undang-undang federal yang ada menjadi undang-undang tersendiri. CSA tidak hanya menggabungkan UU federal yang sudah ada tapi juga merubah sifat dari kebijakan UU federal dan  memperluas ruang lingkup UU federal dan memperluas kekuasaan polisi federal.

Bagian F dari Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970 menetapkan National Commission on Marijuana and Drug Abuse yang sekarang dikenal dengan nama Shafer Commission (diambil dari nama ketuanya, Raymond P. Shafer) untuk melakukan studi tentang penyalahgunaan ganja di Amerika Serikat. Selama ia mempresentasikan laporan pertamanya kepada Kongres, Shafer merekomendasikan dekriminalisasi ganja untuk kepemilikan dalam jumlah kecil, ia mengatakan, “Hukum pidana terlalu keras jika diterapkan pada orang yang memiliki ganja hanya untuk penggunaan pribadi, bahkan dalam rangka pencegahan pun terlalu berat. Potensi kerugian yang terjadi akibat dari penggunaan narkotika tidak cukup besar untuk membenarkan hukum pidana kepada pengguna pribadi”.

Rufus King (ahli hukum dan politisi) mencatat bahwa taktik ini mirip dengan yang digunakan oleh Harry Anslinger ketika ia melakukan konsolidasi perjanjian anti-narkoba sebelumnya ke dalam Single Convention 1961 dan mengambil kesempatan untuk menambahkan ketentuan baru yang mungkin sudah tidak populer bagi masyarakat internasional. Menurut David T. Courtwright, “Undang-Undang ini adalah bagian dari paket reformasi yang meliputi banyak hal dan dirancang untuk merasionalisasi dan meliberalisasi kebijakan narkotika Amerika.” (Courtwright mencatat bahwa Undang-Undang tersebut berubah, tetapi semangatnya bukan libertarian, melainkan repressionistic ke titik tirani.) UU ini menghilangkan kalimat “menjatuhkan hukuman minimum..” dan menghilangkan dukungan untuk pengobatan dan penelitian. Rufus King mencatat bahwa klausul rehabilitasi ditambahkan sebagai kompromi pada Senator Hughes, yang lebih menyukai pendekatan moderat. Rancangan undang-undang (RUU) yang diperkenalkan oleh Senator Dirksen berjumlah 91 halaman. Sementara RUU tersebut sedang disusun, Uniform Controlled Substances Act disahkan oleh legislatif negara yang pada waktu itu sedang dirancang oleh Departemen Kehakiman yang mana dalam kalimatnya erat mencerminkan Controlled Substances Act.

Sejak ditetapkan pada tahun 1970, Controlled Substances Act telah di amandemen beberapa kali:

1. Undang-undang Psikotropika tahun 1978 ditambahkan untuk melengkapi ketentuan pelaksanaan Konvensi tentang Zat Psikotropika.
2. Controlled Substances Act 1970 di amandemen dengan; Controlled Substances Penalties Amendments Act of 1984
3. Chemical Diversion and Trafficking Act of 1988 ditambahkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan pelaksanaan Konvensi PBB Melawan Lalu Lintas Gelap di Narkotika dan Psikotropika.
4. Domestic Chemical Diversion and Control Act of 1993.
5. The Federal Analog Act.

Penegakan otoritas
Proses untuk menambah, menghapus, atau mengubah penggolongan obat-obatan atau bahan lainnya dapat dilakukan oleh Drug Enforcement Administration (DEA), Department of Health and Human Services (HHS), atau dengan petisi dari setiap pihak yang berkepentingan, termasuk produsen obat, masyarakat medis atau asosiasi, asosiasi farmasi, kelompok kepentingan publik yang menaruh perhatian terhadap penyalahgunaan narkoba, badan pemerintah pusat atau negara bagian, atau warga negara perseorangan. Ketika permohonan diterima oleh DEA, investigasi bisa segera dilakukan.

DEA juga dapat melakukan investigasi terhadap obat-obatan setiap saat berdasarkan informasi yang diterima dari laboratorium, dari badan penegak hukum pusat dan negara bagian atau sumber informasi lain.

Setelah DEA mengumpulkan data yang diperlukan, wakil administrator DEA meminta rekomendasi ilmiah dan evaluasi medis dari HHS mengenai obat atau bahan lainnya yang harus dikendalikan atau dihapus. Permintaan ini dikirim ke Asisten Menteri Kesehatan HHS. Kemudian HHS meminta informasi dari Commissioner of the Food and Drug Administration dan evaluasi dan rekomendasi dari National Institute on Drug Abuse serta dari komunitas ilmiah dan medis pada umumnya. Asisten Sekretaris, dengan menggunakan otoritasnya, mengumpulkan informasi dan mengirimkannya kembali ke DEA hasil evaluasi medis dan ilmiah mengenai obat atau zat lainnya, untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi terhadap suatu zat atau obat-obatan mana yang harus dikontrol atau pada golongan apa zat tersebut seharusnya ditempatkan.

Evaluasi medis dan ilmiah mengikat DEA sehubungan dengan hal-hal ilmiah dan medis. Rekomendasi tentang penggolongan narkotika mengikat hanya sebatas bahwa jika HHS merekomendasikan bahwa zat tersebut tidak dapat dikendalikan.

Setelah DEA ​​menerima evaluasi ilmiah dan medis dari HHS, Administrator DEA akan mengevaluasi semua data yang tersedia untuk kemudian membuat keputusan akhir apakah akan mengusulkan obat atau zat tertentu untuk dikendalikan atau pada golongan apa zat tersebut seharusnya ditempatkan.

Dalam kondisi tertentu, pemerintah dimungkinkan melakukan penggolongan sementara zat atau obat tanpa mengikuti prosedur normal, misalnya ketika perjanjian internasional memerlukan kontrol terhadap zat tertentu. Selain itu, 21 U.S.C. § 811 (h) memungkinkan Jaksa Agung menempatkan suatu zat ke dalam golongan (I) dengan alasan dalam kondisi darurat untuk menghindari bahaya demi keselamatan publik. Pemberitahuan tiga puluh hari sebelumnya diperlukan sebelum perintah dapat menerapkannya dan ini berakhir setelah satu tahun. Periode dapat diperpanjang enam bulan jika proses pembuatan peraturan penggolongan secara permanen sedang berlangsung. Dalam situasi seperti ini, ketika proses sudah selesai, penggolongan sementara secara otomatis tidak berlaku lagi. Tidak seperti proses penggolongan biasa, penggolongan sementara seperti ini tidak tunduk pada judicial review.

CSA juga menciptakan sistem distribusi tertutup bagi mereka yang memiliki kewenangan menangani zat-zat yang dikendalikan. Landasan dari sistem ini adalah pendaftaran yang disetujui oleh DEA ​bagi semua pihak yang berkewenangan menangani zat-zat yang dikendalikan tersebut. Semua individu dan perusahaan yang terdaftar diwajibkan untuk menjaga ketersediaan obat-obatan yang lengkap dan akurat dan semua catatan transaksi yang melibatkan zat-zat yang dikendalikan serta keamanan untuk penyimpanan zat yang dikendalikan. (cpt)