Kebijakan Ganja

Harrison Narcotics Tax Act 1914

Harrison Narcotics Tax Act 1914 adalah undang-undang Federal yang mengatur dan menetapkan pajak produksi, impor, dan distribusi opiat. UU tersebut diusulkan oleh Francis Burton Harrison, perwakilan dari New York dan disetujui pada tanggal 14 Desember 1914. Selengkapnya →

Marihuana Tax Act of 1937

Marihuana Tax Act 1937 adalah undang-undang yang mengatur pajak penjualan ganja di Amerika Serikat yang dikeluarkan pada tahun 1937. Undang-undang tersebut dirancang oleh Harry Anslinger dan diperkenalkan oleh Robert L. Rep Doughton dari North Carolina pada tanggal 14 April 1937. Marihuana Tax Act 1937 sekarang ditulis dengan menggunakan ejaan modern, menjadi; Marijuana Tax Act 1937. Selengkapnya →

Single Convention on Narcotic Drugs 1961

United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961 atau Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 adalah perjanjian internasional yang melarang produksi dan pasokan narkotika dan obat-obatan terlarang kecuali di bawah lisensi untuk tujuan tertentu seperti perawatan medis dan penelitian. Konvensi ini tujuannya untuk memperbarui Konvensi Paris 13 Juli 1931. Konvensi ini memasukkan sejumlah produk opioid sintetik yang ditemukan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir dan juga untuk mempermudah dalam memasukkan jenis narkotika baru ke dalam perjanjian. Selengkapnya →

Controlled Substances Act 1970

Controlled Substances Act (CSA) adalah kebijakan federal yang mengatur pengendalian obat-obatan yang mencakup produksi, impor, kepemilikan, penggunaan dan distribusi zat tertentu. Undang-undang ini merupakan bagian dari pelaksanaan undang-undang nasional sesuai dengan aturan yang ada pada Single Convention on Narcotic Drugs 1961. CSA disahkan menjadi UU oleh kongres Amerika Serikat sebagai bagian dari Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970. Selengkapnya →

UU Narkotika

LGN memfokuskan diri dalam melihat UU No 35 tahun 2009, 2 fokus tersebut adalah nuansa yang terkandung dalam UU dan penggolongan ganja sebagai narkotika golongan 1. Selengkapnya →

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran ini dikeluarkan untuk mengatur siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai individu pecandu dan memerlukan rehabilitasi. Selengkapnya →

PP No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Selengkapnya →