Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Amandemen UU Narkotika No. 35 Tahun 2009!

LGN Pancasila

“Demi keselamatan Generasi Bangsa dan tegaknya Kedaulatan kita sebagai bangsa, Amandemen UU RI No. 35, tahun 2009 tentang Narkotika adalah jawabannya”

Hukum tertinggi di dalam Negara berbentuk Republik yang menganut sistem demokrasi adalah, keselamatan rakyat. Terkait dengan UU RI No. 35, tahun 2009, tentang Narkotika, semakin hari semakin terbukti, dan bukti-bukti tersebut mengemuka dengan “sendirinya” dengan intensitas yang semakin tinggi, bahwa UU tersebut, sebagai salah satu bagian pokok dari sistem hukum kita, tidak memenuhi hakekat dari pada hukum yang seharusnya berlaku di dalam sebuah Negara demokrasi yang berbentuk Republik seperti tersebut di atas.

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal, 25 Februari 2014, hari Selasa Kliwon, ILC Indonesia Lawyers Club (youtube) menampilkan tema tentang buruk dan memalukannya kenyataan di lapangan terkait pelaksanaan UU RI No. 35, tahun 2009, tentang Narkotika.

Para pihak yang paling “berkepentingan” terhadap undang-undang tersebut hadir. Ada Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Direktorat Narkoba Mabes Polri, mantan Hakim Mahkamah Agung, para akademisi (termasuk salah satu penggagas pemisahan TNI dan Polri), para pengelola lembaga rehabilitasi, dan para politisi Senayan dari Komisi III DPR RI (komisi yang bertanggung jawab menyusun UU Narkotika, yang selama ini selalu menghindari forum diskusi yang membahas UU yang mereka susun tersebut), para “korban” dari pada pelaksanaan UU tersebut di lapangan, dan tentu saja para budayawan.

Kepala BNN, Anang Iskandar, mengatakan bahwa hanya ada satu pasal pemidanaan bagi pengguna atau pecandu, dan sanksi hukumannya, menurut beliau, hanya empat tahun. Dengan demikian sebenarnya, tambah kepala DEA-nya Indonesia ini, masalah narkoba ini bukanlah tindak pidana serius.

Namun beliau dan Kepala Direktorat Narkoba Mabes Polri, tidak banyak berkomentar tentang kenyataan begitu marak dan melimpah-ruahnya penyimpangan dalam praktek di lapangan terkait penegakan hukum UU No. 35, tahun 2009 ini, yang dilakukan oleh jajarannya di seluruh wilayah hukum RI.

Mantan hakim Mahkamah Agung, Joko Samoko, menegaskan bahwa pecandu adalah korban, maka seharusnya tidak dihukum dengan penjara, tetapi direhab dengan melalui assessment.

Lebih jauh, beliau menjelaskan bahwa selama ini hakim di pengadilan TIDAK PERNAH memberikan vonis rehab, karena JPU (Jaksa Penuntut Umum) TIDAK PERNAH menuntut rehab!!!

Terkait dengan telah terbitnya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang mengatur soal rehabilitasi, beliau mengatakan, bahwa

SEHARUSNYA SEMA TIDAK SAJA MENGIKAT HAKIM, TETAPI JUGA SEMUA PENEGAK HUKUM DI LAPANGAN.

Sekali lagi hal tersebut tidak dipatuhi oleh jajaran aparat penegak hukum sipil di lapangan. Yang juga sangat penting yang beliau sampaikan, adalah bahwa UU ini bersifat terbuka (termasuk untuk diamandemen. pen).

Hal senada disampaikan juga oleh Prof. J.E. Sahetapy, mantan Guru Besar Hukum Pidana, beliau dengan sangat tegas menyatakan bahwa penanganan masalah narkoba ini sangatlah amburadul !!! Sosialisasi ke bawah sangat kurang, dan koordinasi lintas departemen sangat lemah (Bukti bahwa Sila Ketiga Pancasila, sama sekali tidak bermakna apapun di hati state apparatus Republik Indonesia. pen) Perilaku Satnarkoba di lapangan sangat tidak terhormat; Dalam kesempatan tersebut beliau bahkan sempat terlihat menyesal sebagai salah satu orang yang menggagas dan mengusulkan pemisahan antara TNI dan Polri.

Hal terpenting dalam uraian Guru Besar Hukum Pidana tersebut adalah, bahwa terjadi kekacauan peraturan dan UU. Dengan demikian, menurut beliau, sangat dibutuhkan UU (baru) yang lebih jelas. Bukan UU yang abu-abu seperti yang ada saat ini.

Para tuan wakil rakyat dari Komisi III DPR RI yang hadir, Anhar Nazution (yang juga Ketua Forum Ormas Anti-Narkoba), dan Nudirman Munir, aneh bin ajaib, mengatakan (dengan nada lugu seolah-olah tidak tahu-menahu), bahwa sangat banyak kontradiksi di dalam UU RI No. 35, th. 2009 ini ! Mereka juga mengatakan bahwa pelaksanaan hukum di lapangan sangat memalukan.

Anhar Nazution bahkan mengakui bahwa dia terpukul oleh boomerang yang dilemparkannya sendiri. Sebagai salah satu anggota Tim Perumus UU RI No. 35, th. 2009, dia tak berdaya ketika keponakannya harus berurusan dengan polisi karena membawa tiga linting ganja.

Beberapa waktu yang lalu, LGN meluncurkan secara on line buku ke-3nya, Sekarang Aku, Besok Kamu (#SABK). Sejak awal, SABK adalah upaya perlawanan dalam bentuk kritik-evaluasi atas pelaksanaan hukum di lapangan yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat pengak hukum sipil di RI; Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan BNN.

Landasannya, kesadaran akan Hak dan Kewajiban; Hak dan Kewajiban Negara, maupun Hak dan Kewajiban kita, sebagai warga Negara. Tujuan dari upaya perlawanan dengan melakukan kritik-evaluasi penegakan hukum sipil di lapangan adalah untuk membuka ruang atau celah discourse di kalangan yang luas.

Upaya tersebut sangat perlu untuk dilakukan karena saat ini kita menghadapi dua problem yang sangat serius menyangkut persoalan Narkotika.

  1. Adanya ketidakjelasan dan kesimpang-siuran menyangkut seluruh perangkat legal yang mengatur tentang perosoalan narkotika di RI.Yang kami maksud dengan keseluruhan perangkat legal adalah mulai dari Undang-undang tentang Narkotika (UU RI No. 35 th 2009, tentang Narkotika), Permen dan seluruh surat-surat keputusan dari departeman, dan badan Negara yang terkait dengan penanganan masalah narkotika.Ketidakjelasan perangkat legal, yang menjadi landasan hukum pelaksanaan penegakan hukum di lapangan, pada gilirannya mengakibatkan melimpah-ruahnya praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan di kalangan para oknum penegak hukum sipil: Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman, plus BNN.
  2. Berbagai penyimpangan dan penyalahguanaan wewenang dalam penegakan hukum terkait narkotika, yang memakan korban warga Negara RI sendiri dan jumlahnya ribuan kasus, telah dianggap sebagai sesuatu yang wajar oleh sebagian besar masyarakat. Dengan lain perkataan, telah terjadi pembanalan.

Atas kenyataan dan berbagai fakta yang terungkap di dalam acara Indonesia Lawyers Club tersebut, Lingkar Ganja Nusantara, sekali lagi, merasa perlu untuk bersyukur.

Selama ini, LGN merasa seperti suara yang berteriak-teriak di padang gurun. Karena itu, inilah momentum yang tepat bagi LGN dan semua kawan-kawan seperjuangan, para legalizer se-Nusantara, para pemerhati masalah hukum dan undang-undang, dan terlebih para pecinta Tanah-Air Indonesia Raya, untuk ber-Gotong Royong, mengeksplorasi lebih jauh kebutuhan akan amandemen terhadap UU RI No. 35, tahun 2009, tentang Narkotika, supaya dapat tercipta UU Narkotika yang lebih adil, obyektif, rasional dan proporsional; UU Narkotika yang berdasarkan riset ilmiah, dan bukan sekedar sebuah UU yang mencopas dan melayani kepentingan global para pemenang Perang Dunia II dan jaringan Trans National Corporations dan Multi National Corporations.

Gotong-Royong mengeksplorasi kebutuhan untuk mengamandemen UU Narkotika, No. 35, tahun 2009 ini akan dilakukan dalam bentuk aksi damai Global Marijuana March GMM 2014.

GMM Indonesia 2014